Surabaya, Pionirnews.com, — Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa Timur (BEMNUS Jatim) menggelar diskusi daring bertajuk “Dari UU TNI ke Air Keras” pada Rabu, 25 Maret 2026 pukul 19.45 WIB melalui platform Zoom. Forum ini menjadi ruang refleksi kritis atas dinamika politik, hukum, serta dugaan keterkaitan jaringan kekuasaan di balik kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari latar belakang yang beragam, antara lain Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid, pengamat sosial-politik Ubedillah Badrun, Sekjen KontraS Andy Irfan, akademisi hukum tata negara Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., serta Direktur YLBHI-LBH Surabaya Habibus Shalihin, S.H.
Mereka membahas secara komprehensif isu yang menghubungkan revisi Undang-Undang TNI dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap praktik kekerasan dan impunitas.
Dalam diskusi, sorotan utama mengarah pada dugaan adanya relasi antara penguatan peran militer dalam ranah sipil melalui regulasi, dengan potensi melemahnya supremasi hukum. Sejumlah pembicara menilai bahwa revisi kebijakan strategis seperti UU TNI perlu diawasi secara ketat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi titik fokus pembahasan. Para narasumber menilai bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dilihat sebagai tindak kriminal biasa, melainkan harus ditelusuri secara mendalam untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual maupun jaringan kekuasaan di baliknya. Transparansi dan akuntabilitas penegak hukum menjadi tuntutan utama yang disuarakan dalam forum tersebut.
“Negara tidak boleh abai terhadap perlindungan warga, terutama mereka yang vokal dalam isu-isu publik. Ketika kekerasan terjadi, maka yang diuji adalah keberanian negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ungkap salah satu pembicara dalam diskusi.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya solidaritas masyarakat sipil dalam mengawal kasus-kasus kekerasan. Reuni pergerakan dan doa bersama yang menjadi bagian dari agenda acara menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya berdimensi hukum dan politik, tetapi juga kemanusiaan.
BEMNUS Jatim menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk terus menjaga ruang demokrasi dan memastikan bahwa praktik kekerasan tidak dibiarkan menjadi alat pembungkam kritik. Mereka juga mengajak publik untuk aktif mengikuti perkembangan kasus serta mendorong investigasi yang independen dan transparan.
Melalui forum ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif bahwa penguatan regulasi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa itu, kekuasaan berisiko melahirkan ketakutan, bukan keadilan.
Diskusi “Dari UU TNI ke Air Keras” menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan pengawasan, keberanian bersuara, dan keberpihakan pada korban sebagai fondasi utama tegaknya hukum di Indonesia.
(Reporter Investigasi : Tb Mhd Arief Hendrawan)
0 Comments