Dialog Interaktif bersama : Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita.
_____
JAKARTA, Pionirnews.com, – Eskalasi konflik militer di Timur Tengah, terutama antara Iran dan Israel yang bersekutu dengan USA, telah menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang bergantung pada import energi dan memiliki keterkaitan erat dengan pasar global, Indonesia menghadapi risiko kenaikan harga BBM, pelebaran defisit APBN, dan peningkatan beban hutang negara," ungkap
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jum'at 13/03/2026.
Harga BBM Non-Subsidi Sudah Naik, Subsidi Berpotensi Membengkak
Peran Timur Tengah sebagai penghasil hampir 30% minyak global membuat pasar energi dunia sangat rentan terhadap gejolak konflik. Harga minyak Brent telah berfluktuasi antara $73 hingga $92 per barel pasca konflik, dengan analis memperingatkan potensi kenaikan 15-20% pada awal 2026. Ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama pasokan energi semakin memperparah volatilitas harga.
Di Indonesia, dampaknya sudah terasa pada BBM non-subsidi. Sejak 1 Januari 2026, Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo telah menaikkan tarif produk BBM non-subsidi. Pertamax naik menjadi Rp12.650 per liter, sedangkan Pertamax Turbo menjadi Rp13.750 per liter. Meskipun harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar tetap stabil, risiko kenaikan harga minyak global dapat meningkatkan beban anggaran subsidi energi yang sudah dialokasikan Rp203,4 triliun untuk 2026. Setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) sebesar $1 per barel dapat menambah defisit APBN sebesar Rp6,9 triliun, sementara pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS dapat menambah defisit Rp3,4 triliun.
Defisit APBN Melebar, Target Pendapatan Dinilai Terlalu Optimistis
Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati postur APBN 2026 dengan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, naik dari proyeksi awal 2,48%. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun.
Namun, ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai target pendapatan terlalu optimistis, mengingat laju pertumbuhan pendapatan negara dalam lima tahun terakhir menurun drastis. Kenaikan outlook pendapatan 2025 yang lalu hanya 0,05%, sehingga sulit untuk mencapai kenaikan 10,05% pada 2026. Selain itu, pertumbuhan belanja sebesar 8,94% dianggap belum mencerminkan efisiensi yang optimal.
Hutang Negara Diprediksi Tembus Rp10.360 Triliun pada Akhir 2026
Untuk mengatasi defisit, pemerintah mengandalkan instrumen hutang. Pembiayaan hutang untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp832,21 triliun, yang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto Rp799,53 triliun dan pinjaman Rp32,67 triliun. Dengan pelunasan pokok hutang yang diperkirakan mencapai Rp800 triliun, total penarikan hutang bruto dapat mencapai Rp1.600 triliun.
Berdasarkan perhitungan Awalil Rizky, posisi hutang pemerintah yang pada akhir 2025 mencapai Rp8.813 triliun diprediksi akan terus naik. Ditambah dengan outlook pembiayaan netto 2025 sebesar Rp715,5 triliun, hutang negara dapat menembus Rp10.360 triliun pada akhir 2026. Meskipun rasio hutang terhadap PDB diproyeksikan tetap stabil di sekitar 40,98% menurut IMF, ketergantungan pada hutang untuk membiayai defisit menjadi perhatian utama.
Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi
Kementerian Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, telah mengingatkan industri dalam negeri untuk lebih efisien dalam penggunaan energi dan mendiversifikasi sumber energi guna mengurangi ketergantungan pada import. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa, pemerintah mengandalkan APBN sebagai "shock absorber" melalui subsidi dan kompensasi, serta siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi risiko yang muncul.
Anggota MPR Johan Rosihan juga menekankan perlunya transformasi kebijakan fundamental menuju kemandirian energi dan pangan guna mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik global.
Berikut adalah langkah-langkah konkrit pemerintah untuk mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap beberapa sektor ekonomi utama:
Sektor Energi dan BBM
- Menjaga stabilitas harga subsidi: Pemerintah tetap menahan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar, meskipun menghadapi tekanan dari fluktuasi harga minyak global. Sementara itu, terus memantau perkembangan konflik dan kondisi stok energi agar dapat mengambil langkah cepat jika diperlukan.
- Meningkatkan diversifikasi energi: Kementerian Perindustrian mendorong penggunaan sumber energi domestik dan baru terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta pemanfaatan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, juga menggalakkan hilirisasi produk agro dan inovasi teknologi pangan untuk menjaga ketahanan energi dan pangan.
- Siapkan cadangan fiskal: Melalui efisiensi dan realokasi anggaran birokrasi ke belanja produktif, pemerintah menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kenaikan beban subsidi jika harga minyak dunia melonjak atau rupiah melemah.
Sektor Keuangan dan APBN
- Optimalkan APBN sebagai shock absorber: RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi dan siap menyesuaikannya sesuai kondisi. Selain itu, juga telah mengeluarkan stimulus ekonomi sebesar Rp24,4 triliun pada kuartal II/2026 yang mencakup diskon transportasi, potongan tarif tol, penebalan bantuan sosial, dan bantuan subsidi upah.
- Kendalikan defisit dan hutang negara: Pemerintah berfokus pada pengendalian rasio hutang terhadap PDB agar tetap dalam batas aman (sekitar 40,98% menurut IMF). Untuk itu, lebih mengutamakan pembiayaan domestik melalui penerbitan SBN, sukuk, dan instrumen pembiayaan hijau untuk mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri yang rentan terhadap fluktuasi global. Selain itu, juga meningkatkan literasi keuangan untuk memperluas basis investor domestik.
Sektor Tenaga Kerja dan Industri
- Melindungi pekerja: Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi pekerja yang berpotensi terkena PHK akibat dampak konflik pada sektor eksport. Selain itu, juga memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor padat karya.
- Mendorong efisiensi dan inovasi industri: Pemerintah mengingatkan industri untuk lebih efisien dalam penggunaan energi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, juga mendorong hilirisasi produk dan inovasi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada import dan menjaga ketahanan industri.
Berikut adalah rincian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk sektor energi dan pertanian:
Sektor Energi
- Mencari alternatif pasokan minyak: Kementerian ESDM mencari sumber pasokan minyak dari negara lain yang tidak terkena dampak konflik, seperti Nigeria dan Gabon di Afrika, untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan dari Timur Tengah. Selain itu, pasokan BBM dari Singapura dan Malaysia tetap terjamin, dan pasokan LPG sebagian besar berasal dari Amerika Serikat sehingga aman.
- Mendorong penggunaan energi dalam negeri dan EBT: Menteri Perindustrian mendorong industri untuk menggunakan energi secara efisien dan beralih ke sumber energi domestik seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif.
Kementerian Perindustrian juga mendorong produksi produk yang mendukung ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit dan komponen EBT.
- Menyiapkan kebijakan insentif: Kementerian Perindustrian meracik insentif dan relaksasi import bahan baku industri, khususnya untuk sektor kimia hulu yang mengimport dari Timur Tengah. Selain itu, juga mempercepat substitusi import dengan memperketat TKDN dan mendorong transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.
Sektor Pertanian
- Memperkuat produksi dalam negeri: Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada import. Salah satu contohnya adalah pembangunan sawah baru di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, untuk meningkatkan produksi padi. Selain itu, juga diperkuat mekanisme distribusi dan ketersediaan pupuk agar tidak mengganggu pertanaman.
- Mendorong hilirisasi produk agro: Menteri Perindustrian menekankan pentingnya hilirisasi produk agro untuk menghadapi lonjakan biaya logistik dan harga bahan baku impor akibat konflik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong inovasi teknologi produksi yang lebih efisien.
- Kerja sama internasional: Indonesia menyediakan 15.000 hektare lahan pertanian untuk Palestina dan akan berbagi teknologi pertanian berkelanjutan seperti irigasi hemat air, pertanian gurun, serta sistem pertanian modern berbasis digital dan hidroponik. Program magang juga akan dilaksanakan untuk petani muda dan pejabat pertanian Palestina, dan akan dibentuk komite kerja bersama pada awal semester 2026.(Tb Mhd Arief Hendrawan)
0 Comments