Syamsu Rahim Soroti Lemahnya Sikap Gubernur terhadap LGBT dan Penyakit Masyarakat di Sumatera Barat
PADANG, PIONIR—Dewan Pembina Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Syamsu Rahim, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dan keberanian dalam menangani persoalan penyakit masyarakat, khususnya LGBT.
Pernyataan itu di sampaikan Syamsu Rahim saat memberikan materi bahaya narkotika di hadapan niniak mamak, bundo kanduang, dan dubalang Kecamatan Kuranji, di Kantor KAN Pauh IX, Sabtu (18/4/2026).
Dengan penuh keprihatinan, Syamsu Rahim menilai bahwa hingga saat ini langkah pemerintah masih bersifat normatif, tidak menyentuh akar persoalan, dan cenderung berjalan tanpa arah yang jelas di lapangan.
“Kalau kita bicara realita di tengah masyarakat, langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum terlihat signifikan. Ini bukan lagi persoalan kecil, tapi sudah menjadi ancaman sosial yang nyata. Namun penanganannya masih terkesan setengah hati dan belum menyentuh akar masalah,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut, lemahnya keberanian dalam mengambil kebijakan konkret membuat berbagai persoalan sosial terus berkembang tanpa kendali. Pemerintah dinilai terlalu berhati-hati, bahkan cenderung ragu dalam mengambil langkah strategis yang berdampak langsung.
“Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan dan seruan moral. Harus ada langkah nyata, kebijakan yang tegas, serta keberpihakan yang jelas. Kalau hanya sebatas wacana, maka persoalan ini akan terus membesar,” ujarnya.
Menurut Syamsu Rahim, berbagai bentuk penyakit masyarakat seperti narkotika, LGBT, perjudian, dan minuman keras merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga berpotensi menghancurkan tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai landasan kehidupan masyarakat.
“Ini bukan sekadar persoalan moral, tapi sudah menyentuh ketahanan sosial dan masa depan generasi muda. Kita bicara keberlangsungan nilai dan identitas masyarakat Minangkabau. Kalau ini dibiarkan, dampaknya akan sangat luas dan sulit dikendalikan,” katanya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pola penanganan yang selama ini dinilai hanya berorientasi pada kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas dan terukur.
“Jangan hanya ramai di spanduk, baliho, dan kegiatan seremoni. Setelah itu selesai, tidak ada gerakan lanjutan. Ini yang kita sayangkan. Harus ada aksi nyata yang berkelanjutan, bukan sekadar formalitas kegiatan,” kritiknya.
Syamsu Rahim menilai, selama ini banyak program yang tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga sulit di ukur dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita butuh program yang punya target jelas, indikator yang terukur, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kalau tidak, semua hanya akan menjadi laporan di atas kertas,” tambahnya.
Menurutnya, peran niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, pemuda, hingga lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) dan Lembaga Anti Narkotika (LAN) harus di optimalkan dalam satu gerakan kolektif yang terkoordinasi.
“Kalau semua elemen bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Harus ada satu gerakan terpadu, satu komando, dan satu tujuan yang jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Syamsu Rahim juga mengatakan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan tanpa langkah konkret dari pemerintah. Ia menyebut, sudah saatnya pemerintah benar-benar hadir dan bertindak nyata di tengah masyarakat.
“Sudah saatnya pemerintah bertindak. Jangan lagi hanya sebatas wacana atau imbauan. Masyarakat butuh langkah nyata yang bisa dirasakan langsung dampaknya,” tegasnya.
Syamsu Rahim juga mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah pernah ia koordinasikan langsung dengan gubernur. Namun hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat adanya tindak lanjut yang konkret di lapangan.
“Saya sudah pernah menyampaikan dan mengkoordinasikan hal ini kepada gubernur. Tapi sampai hari ini, kita belum melihat adanya tindakan nyata yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Syamsu Rahim, salah satu langkah penting yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Seharusnya gubernur mendorong dan memberdayakan masyarakat. Libatkan niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, dan pemuda. Mereka ini benteng utama kita di nagari. Kalau mereka diperkuat, maka persoalan sosial ini bisa kita tekan bersama,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, upaya penanganan hanya akan berjalan di tempat dan tidak memberikan dampak signifikan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kunci kekuatan kita ada di masyarakat. Tinggal bagaimana itu digerakkan secara serius dan terarah,” tutupnya.
Senada dengan itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi Sumatera Barat, Firman Sikumbang, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Sumatera Barat, mengatakan bahwa persoalan narkotika dan penyakit masyarakat lainnya sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Ia menyebut kondisi ini tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara biasa, melainkan membutuhkan langkah luar biasa dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Narkotika ini adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat sistemik. Tidak hanya merusak individu, tapi juga menghancurkan keluarga dan masa depan generasi muda. Karena itu, penanganannya juga harus luar biasa, tidak bisa dengan pola-pola lama,” tegas Firman Sikumbang.
Ia juga menyoroti bahwa generasi muda saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap berbagai pengaruh negatif.
“Anak nagari hari ini sedang menghadapi tantangan yang berat. Kalau kita tidak bergerak bersama, maka kita akan kehilangan satu generasi. Ini bukan hal yang bisa ditunda,” ujarnya.
Firman menegaskan pentingnya membangun gerakan kolektif berbasis nagari yang melibatkan seluruh unsur masyarakat secara terpadu.
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Harus ada gerakan bersama yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan. Perang melawan narkotika dan penyakit masyarakat ini harus dimulai dari nagari/kelurahan,” katanya.
Ia juga mendorong agar setiap nagari memiliki komitmen bersama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau aturan lokal, sehingga memiliki kekuatan sosial dalam penerapannya.
“Kalau nagari sudah sepakat dan bergerak bersama, maka ini akan menjadi benteng yang kuat. Kita harus bangun ketahanan sosial dari bawah, dari lingkungan terkecil,” tutupnya. (tim)
0 Comments