Bhabinkamtibmas Polsek Pulau Punjung Sosialisasi Kebijakan BBM Subsidi dan Penempelan Brosur

Bhabinkamtibmas Polsek Pulau Punjung Sosialisasi Kebijakan BBM Subsidi dan Penempelan Brosur

Pulau Punjung, Pionir--Bhabinkamtibmas Nagari Koto Nan Empat dibawuh, Polsek Pulau Punjung, Polres Dharmasraya Aipda Musrizal  melaksanakan sosialisasi dan penempelan Brosur kebijakan Pemerintah terhadap subsidi BBM di warung ita di jorong Pulau Anjolai Kenagarian Koto Nan Empat dibawuh Kec Sembilan Koto Kabupatwn Dharmasraya, Sabtu 17 September 2022.

Sosialisasi dan penempelan Brosur itu dilakukan atas intruksi Kapolsek Pulau Punjung Iptu Rasfaizal. SH dalam rangka memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang kebijakan pemerintah menaikan harga BBM 

Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut  Bhabinkamtibmas Nagari Koto Nan Empat dibawuh, Aipda Musrizal melaksanakan sosialisasi  dan penempelan brosus di Warung Ita Jorong Pulau Anjolai Kenagarian Koto Nan Empat dibawuh.

Aipda Musrizal mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengetahui tujuan  pemerintah mengurangi subsidi BBM tersebut.

Dikatakanya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah  selama ini, pengunaan subsidi BBM tidak tepat sasaran, banyak digunakan oleh masyarakat yang ekonominya menegah keatas, sementara masyarakat badarai semakin tertindas.

Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” katanya

Ia menambahkan saat ini Pertalite lebih banyak dinikmati kalangan mampu, bahkan total BBM subsidi yang dikonsumsi mereka mencapai sekitar 70-80 persen.

Jadi, lanjutnya, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi, ucapnya

Saat ini  kata Aipda Musrizal kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.

Namun, lanjutnya, dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen di antaranya dinikmati rumah tangga mampu sedangkan 20 persen dinikmati rumah tangga tidak mampu.

"Selain tidak tepat sasaran, saat ini subsidi BBM sudah sangat memberatkan. Untuk itu, jika BBM tidak dinaikkan maka bisa mempengaruhi keuangan negara. Alasannya, karena harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022. Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian," tukasnya (Firman Sikumbang)

iklan adsense