Bukan Sekadar Video Viral, Ini Soal Marwah Ranah Minang
OLeh : Firman Sikumbang
Tangkapan layar dan rekaman CCTV yang beredar di duga memperlihatkan perilaku tidak pantas melibatkan dua orang yang disebut-sebut sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Jika dugaan tersebut benar, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari pada sekadar sebuah rekaman. Ada marwah yang sedang dipertaruhkan. Ada kepercayaan masyarakat yang sedang diuji. Dan ada nilai-nilai Ranah Minang yang seolah sedang ditampar oleh perilaku orang-orang yang bekerja di dalam institusi pemerintahan.
Sumatera Barat memiliki identitas yang tidak lahir kemarin sore. Di tanah ini, kita dibesarkan dengan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
Falsafah itu bukan sekadar tulisan yang indah untuk di pajang di dinding. Ia adalah pedoman tentang bagaimana seorang manusia Minangkabau menempatkan diri, menjaga kehormatan, menghormati orang lain dan memahami batas antara yang patut dengan yang tidak patut.
Karena itu, ketika muncul dugaan perilaku tidak pantas di lingkungan pemerintahan, masyarakat tentu merasa sedih. Bukan semata-mata karena siapa yang ada dalam video. Tetapi karena di mana dugaan itu terjadi.
Rumah Bagonjong adalah simbol pemerintahan Sumatera Barat. Di sanalah amanah rakyat dijalankan. Di sanalah keputusan-keputusan penting tentang kehidupan masyarakat di bicarakan.
Maka apabila benar ada perilaku yang bertentangan dengan etika kedinasan terjadi di dalamnya, rasanya seperti ada noda yang jatuh di atas simbol yang seharusnya dijaga bersama.
Namun saya ingin mengingatkan satu hal. Jangan jadikan media sosial sebagai ruang pengadilan. Video boleh viral. Masyarakat boleh marah. Publik boleh mempertanyakan. Tetapi kebenaran tetap harus dicari melalui proses pemeriksaan yang objektif. Orang yang dituduh harus diperiksa. Bukti harus diverifikasi. Waktu dan tempat kejadian harus di pastikan. Identitas pihak-pihak yang terlibat harus diklarifikasi. Dan apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menelusuri persoalan ini. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan yang tegas, Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan sampai hari ini masyarakat gaduh, besok pemerintah membentuk tim, lusa muncul pernyataan, kemudian semuanya menghilang perlahan seperti kabut pagi.
Masyarakat sudah terlalu sering menyaksikan berbagai persoalan mencuat, menjadi pembicaraan, lalu tiba-tiba senyap tanpa penjelasan yang memadai. Kali ini jangan begitu. Publik membutuhkan kepastian. Bukan kepastian bahwa seseorang harus di hukum. Tetapi kepastian bahwa proses hukum dan disiplin berjalan sebagaimana mestinya. Jika terbukti bersalah, berikan sanksi sesuai aturan. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada masyarakat bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Itulah keadilan. Sebab menghukum orang yang tidak bersalah adalah ketidakadilan. Tetapi melindungi orang yang terbukti bersalah juga merupakan ketidakadilan.
Yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat mulai percaya bahwa jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan dapat menjadi tameng dari kesalahan. Persepsi seperti itu harus dilawan.
Kalau benar ada pihak yang mencoba memengaruhi proses pemeriksaan karena hubungan kekuasaan atau kedekatan tertentu, maka pemerintah harus membuktikan bahwa institusi ini jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi siapa pun. Tidak boleh ada ASN yang merasa kebal karena memiliki orang kuat di belakangnya. Tidak boleh pula ada pejabat yang merasa jabatan adalah tiket untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Sebab ketika aturan mulai tunduk kepada kekuasaan, saat itulah kepercayaan publik mulai runtuh.
Saya menulis ini bukan karena kebencian kepada siapa pun. Saya menulis karena saya mencintai Ranah Minang. Saya tidak rela tanah yang dikenal dengan adat dan agamanya justru dipermalukan oleh perilaku segelintir orang. Saya tidak rela Rumah Bagonjong hanya menjadi bangunan megah yang kehilangan ruh keteladanan.
Saya tidak rela falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah hanya menjadi slogan yang disebut ketika ada acara seremonial, tetapi di lupakan ketika manusia berada di balik pintu ruang kerja. Kita semua tentu pernah berbuat salah. Tetapi kesalahan harus dihadapi dengan keberanian. Kalau salah, akui. kalau melanggar, bertanggung jawab. Kalau tidak bersalah, buktikan. Jangan bersembunyi di balik jabatan. Jangan mengandalkan kedekatan. Jangan mengerahkan kekuasaan untuk membungkam pertanyaan masyarakat. Sebab masyarakat Sumatera Barat hari ini bukan masyarakat yang mudah dibungkam.
Mereka melihat. Mereka membaca. Mereka mendengar. Dan mereka memiliki hak untuk bertanya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik video tersebut?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan kemarahan kepada masyarakat. Jawablah dengan fakta. Jawablah dengan pemeriksaan yang transparan. Jawablah dengan keberanian menegakkan aturan.
Dan satu lagi yang tidak kalah penting: jangan menyebarluaskan identitas pribadi, foto, atau potongan video yang belum terverifikasi. Kita boleh kritis terhadap dugaan pelanggaran, tetapi kita tetap harus menjaga kehormatan manusia dan asas praduga tak bersalah.
Bagi saya, persoalan ini seharusnya menjadi cermin. Bukan hanya bagi Pemprov Sumbar. Tetapi bagi seluruh aparatur pemerintahan.
Bahwa ketika seseorang mengenakan seragam ASN, yang melekat bukan hanya kain dan atribut. Di sana ada amanah rakyat. Ada uang rakyat yang membiayai roda pemerintahan. Ada keluarga yang berharap pelayanan diberikan dengan baik. Ada masyarakat kecil yang datang ke kantor pemerintah membawa berbagai persoalan. Dan ada nama besar Sumatera Barat yang ikut dipertaruhkan. Karena itu, jaga seragam itu. Jaga kantor itu. Jaga jabatan itu. Jaga nama baik Ranah Minang.
Jangan sampai kelakuan segelintir orang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada seluruh ASN yang setiap hari bekerja dengan jujur. Masih banyak ASN yang pulang larut karena menyelesaikan pekerjaan. Masih banyak pegawai yang bekerja dalam keterbatasan demi melayani masyarakat. Masih banyak aparatur yang menjaga integritas meski tidak pernah diberitakan.Jangan biarkan mereka ikut menanggung malu karena ulah orang lain.
Hari ini, yang sedang diuji bukan hanya mereka yang diduga ada dalam rekaman. Yang sedang diuji adalah keberanian pemerintah. Apakah berani menegakkan aturan ketika persoalan menyentuh lingkungan sendiri? Apakah berani membuka fakta meskipun fakta itu mungkin tidak menyenangkan? Apakah berani memberikan sanksi apabila memang terbukti? Atau justru persoalan ini kembali hilang ditelan waktu?
Saya memilih untuk berharap pada yang pertama. Karena Ranah Minang membutuhkan pemerintahan yang berani berkata benar. Bukan pemerintahan yang hanya pandai berbicara tentang integritas. Kita membutuhkan keteladanan, bukan sekadar slogan. Rumah Bagonjong harus kembali menjadi rumah marwah. Tempat orang-orang yang diberi amanah bekerja dengan hati. Tempat jabatan dipandang sebagai tanggung jawab, bukan kemewahan.Tempat seragam di pandang sebagai kehormatan, bukan sekadar pakaian. Dan tempat nilai adat serta agama benar-benar hidup dalam perilaku.
Ranah Minang boleh berguncang hari ini. Tetapi jangan biarkan guncangan itu meruntuhkan marwah kita. Usut dengan jernih, periksa dengan adil, putuskan berdasarkan fakta. Dan apabila terbukti melanggar, tegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Sebab pada akhirnya, yang kita pertahankan bukan sekadar nama seseorang atau sebuah jabatan, namun yang kita pertahankan adalah marwah Ranah Minang.
